Sekuritisasi Aset

Sekuritisasi Aset berarti mengamankan asset dari resiko yang mungkin akan membahayakan asset itu.

Credit Default Swap (CDS) adalah sejenis sekuritisasi asset yang dikenakan atas asset kredit beresiko tinggi (subprime). Ia menjadi salah satu tertuduh dari kolapsnya beberapa bank besar di Negara-negara maju dalam krisis financial 2008 yang dimulai dari memburuknya kolektibilitas Subprime Mortgage AS di Semester II 2007.


Sejatinya, Subprime Mortgage adalah asset yang beresiko tinggi. Debitur atas asset ini adalah kaum miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap, part time job di tiga tempat berbeda dengan penghasilan yang tidak menentu, single parent, dll. Resiko tinggi ini ditanggung bank dengan imbalan return yang tinggi (high risk-high return). Namun sesuai peraturan perbankan, resiko tinggi akan berdampak pada keharusan Bank mencadangkan pendapatannya dalam porsi yang cukup besar, sehingga high return ini akan dihapuskan oleh besarnya kewajiban pencadangan ini. Dengan demikian, asset ini bukannya meningkatkan profitabilitas Bank, malahan menjadi biaya tambahan karena besarnya pencadangan tersebut. Tidak ada manajemen bank yang tertarik oleh karenanya.

Secara logis, mengingat subprime ini adalah kepentingan masyarakat, maka seharusnya pemerintah atau badan yang lebih tinggi memperkenalkan instrument-instrumen keuangan agar resiko yang tinggi dapat dielakkan, sehingga bank yang memiliki asset ini tidak akan mengalami kerugian. Namun yang terjadi di AS bukanlah demikian. Malahan perbankan sana menerbitkan instrument sekuritisasi ini melalui CDS.

Premis awal yang diusung adalah, bahwa CDS bisa mensekuritisasi (mengamankan) asset. Bank yang memiliki asset kredit subprime bisa meminimalisir pencadangannya bila ia menerbitkan CDS dengan pihak ketiga, dan bila terjadi default maka ia tidak akan mengalami kerugian karena pihak ketiga-lah yang akan mengganti kerugiannya sesuai skema CDS. Ia menjadi bentuk lain, atau semacam asuransi. Bila pihak ketiga memiliki kemampuan untuk menggantikan default asset kredit ini, maka CDS tidak akan menjadi masalah.

Pertanyaannya, apakah CDS ini layak dijadikan sekuritisasi asset?

Transaksi Kredit adalah perjanjian peminjaman uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Pihak pertama yang disebut kreditur berjanji untuk meminjamkan dana yang ada dalam kepemilikannya kepada pihak kedua yang disebut debitur. Peminjaman ini disertai beberapa syarat yang diajukan oleh kreditur kepada debitur, biasanya mencakup berapa jangka waktu peminjamannya, peruntukan dana ini untuk apa, hal-hal apa yang harus, boleh dan dilarang dilakukan debitur selama dana masih dipinjam. Salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditur untuk dipenuhi debitur adalah penyerahan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi kreditur apabila suatu saat nanti debitur memutuskan untuk menggagalkan kewajibannya ke kreditur. Bertentangan dengan apa yang dikira banyak orang, jaminan digunakan lebih kepada menjaga “kemauan” dan bukan pada “kemampuan” kreditur untuk memenuhi kewajibannya pada kreditur. Artinya, ada sisi penjagaan moral dalam permintaan jaminan yang dilakukan kreditur kepada debitur.

Sekarang, apa yang dilakukan bila asset kredit dilepaskan pada debitur yang beresiko tinggi. Resiko di sini lebih kepada “kemampuan” daripada “kemauan” debitur dalam membayar kembali. Secara normal, tentunya kreditur akan memikirkan kembali untuk tidak memberikan kredit ke debitur yang semacam ini, karena asset semacam ini hanya akan memberikan kerugian bagi kreditur bagaimana pun jaminan yang dimintakan dari debitur itu. Namun di kondisi selain normal, perlu ada hal lain yang dilakukan untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Sebagaimana dijelaskan di awal, subprime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan kepada warga miskin atau orang-orang yang memiliki rating “subprime” dalam kredit. Bila diserahkan kepada orang yang menggunakan kredit itu untuk membeli rumah pertama mereka, maka faktor “kemauan” untuk memenuhi kewajiban pada kreditur bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun bila kredit ini diserahkan kepada debitur yang membeli rumah untuk “investasi”, maka “kemauan” menjadi tanda tanya. Fakta bahwa kredit diserahkan kepada pihak yang memiliki rating rendah juga menyebabkan faktor “kemampuan” debitur menjadi tanda tanya. Dengan adanya tanda tanya di faktor “kemampuan” dan “kemauan”, asset kredit subprime benar-benar merupakan asset yang “subprime” kalau tidak mau dibilang “junk”.

Lalu, untuk mensiasatinya, bank beralih ke CDS untuk mensekuritisasi asset “junk” ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Dari sisi perjanjian, terlihat bahwa bank mengeluarkan kontrak dengan pihak ketiga untuk menjamin kerugian yang akan dialami bank atas asetnya. Dengan demikian, pihak ketiga berperan sebagai semacam insurance sekiranya ada default. Pihak ketiga menikmati masuknya dana selama kredit yang diswap belum default. Dengan demikian, karena biasanya pihak ketiga ini juga lembaga keuangan yang besar, baik dari sisi “kemauan” dan “kemampuan” pihak ketiga dapat dipastikan. Bank akan dapat mensekuritasasi assetnya, dari sebelumnya ”junk’ yang harus dicadangkan dalam jumlah besar menjadi asset yang baik dengan rating baik (tergantung pihak ketiga yang menjadi penjaminnya) sehingga profitabilitas bank menjadi baik.

Kemudian perhatian dalam cerita beralih ke si pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga ini? Ia tidak lain adalah bank atau lembaga keuangan juga. Sebagai sebuah badan usaha, ia juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sekiranya CDS berhenti di pihak ketiga ini, maka lembaga keuangan ini akan diharuskan mencadangkan dana yang besar, sejumlah eksposurnya atas CDS itu. Hal ini diharuskan karena resiko default kini berubah menjadi resiko si pihak ketiga ini. Dengan demikian, lembaga keuangan itu yang pada gilirannya terancam merugi.

Apa yang kemudian terjadi? Untuk menghindari kerugian, dan membuat ancaman menjadi sumber keuntungan, lembaga keuangan ini kemudian menerbitkan CDS atau instrument derivative lain yang kemudian dijual ke pihak lainnya (pihak keempat) dengan skema perjanjian yang mirip. Pihak keempat selanjutnya melakukan hal yang sama dengan pihak kelima, pihak kelima dengan pihak keenam, dan seterusnya. Rantai akibat melepaskan beban resiko ini demikian panjang sehingga nilai transaksi CDS mencapai sekitar 60 trilyun Dollar, atau lebih besar 40 kali daripada nilai kredit Subprime Mortgage yang outstanding.

Adadua hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi ini.

Pertama, perjanjian kredit yang didalamnya ada pertukaran resiko antara pihak kreditur dan pihak debitur sudah tidak memiliki makna dalam CDS-CDS selanjutnya. Pihak kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya hanya mengetahui ia berhadapan dengan lembaga keuangan yang ia bertransaksi langsung dengannya. Dengan kata lain, pihak kelima hanya mengetahui ia membeli CDS dari pihak keempat, pihak ketujuh hanya mengetahui kalau ia membeli dari pihak keenam, dst. Padahal, CDS tidak terkait pada kemampuan lembaga keuangan yang mengeluarkannya, betapa pun besarnya ia, namun kepada kualitas asset kredit aslinya. Dengan kata lain, pihak keenam dan ketujuh sebenarnya telah membeli kontrak swap yang beresiko tinggi. CDS hanyalah kartu domino yang pemicunya adalah kualitas asset subprime mortgage.

Kedua, kepentingan jaminan sebagai alat untuk menjaga “kemauan” debitur tidak memiliki korelasi dengan dikeluarkannya CDS ini, apalagi “kemampuan” debitur. Karena toh pihak ketiga tidak memiliki korelasi apapun terhadap debitur. Lain ceritanya kalau penjamin adalah misalnya, saudara kandung debitur atau, dalam kasus subprime mortgage, pemerintah AS sendiri. Jadi, sebenarnya tindakan yang dilakukan melalui CDS ini tidak pernah merubah kualitas asset, ia hanya memindahkan resiko ke pihak lain.

Dari dua hal di atas, menjadi jelas kalau sebenarnya “bust” yang terjadi pada perbankan Barat, yang memainkan instrument pembiayaan rumah secara murah ini untuk menjadikannya sumber keuntungan, adalah hal yang sangat logis terjadi berikut juga kepastiannya. Dan ketika akhirnya default meningkat pada kredit subprime ini, jatuhnya asset CDS mulai terjadi satu per satu, hingga akhirnya pemerintah negara-negara maju memutuskan untuk menghentikan runtuhnya kartu domino ini—atas biaya pajak rakyat.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: